JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak. Pasalnya, desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem pusat data nasional (PDN) diretas.

Peretasan PDN ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh.

"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.

"Ah sudah lah biar saja," lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo.

Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar. Menurutnya, itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya. "Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," katanya.

• Permudah Respons Bencana, Menteri Budi Arie Luncurkan SNPDK
• Immanuel Ebenezer: Umumkan Hasil Audit Telkom Sigma “Lokasi” Kebocoran PDNS
• Gegara Peretasan PDN Dirjen Aptika Nyatakan Mundur
• Motif Serangan Hacker ke Pusat Data Nasional, Minta Tebusan Rp 131 Miliar
• Menkominfo Tanggapi Soal Polwan yang Bakar Suaminya Gegara Judi Online

Sementara itu, Budi Arie memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul buntut peretasan PDN ini. Dia turut menegaskan tidak ada kebocoran data yang timbul dari peristiwa peretasan PDN. "Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," imbuhnya.

Sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi melalui situs change.org yang meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. 

Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

"Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” kata Nenden, Kamis (27/6/2024). 

Nenden mengatakan, jabatan Menkominfo dalam beberapa periode terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, Menkominfo saat ini mengurus banyak persoalan digital, sistem informasi, dan teknologi terbaru. Menurut Nenden, posisi tersebut membutuhkan orang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis. (*)